Nasaruddin kemudian mengaitkan dugaan tersebut dengan Pasal 191 KUHP baru. Pasal itu mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Menurut dia, unsur menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan tidak selalu harus diwujudkan melalui kekerasan fisik. Kelumpuhan tersebut juga dapat terjadi secara fungsional dan sistematis melalui penguasaan informasi strategis, sabotase komunikasi rahasia, hingga tekanan psikologis terhadap pengambil keputusan negara.
"Unsur mengakibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dalam Pasal 191 tidak harus berwujud fisik," jelasnya.
Dia menilai penyadapan ilegal yang dilakukan secara sistematis terhadap kepala negara dan pejabat strategis berpotensi menciptakan situasi ketika para pengambil kebijakan kehilangan ruang independen dalam menentukan keputusan.
Ancaman pembocoran informasi rahasia, sabotase informasi, maupun kemungkinan pemerasan politik dapat memengaruhi keputusan strategis Presiden. Keputusan tersebut antara lain terkait perombakan kabinet, evaluasi pimpinan aparat, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), hingga penanganan krisis nasional.