JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan bandar politik.
Said menilai kepala daerah dipilih DPRD justru akan menimbulkan biaya politik yang lebih mahal. Pasalnya, para calon kepala daerah diyakini akan membeli suara para anggota DPRD.
"Menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli, menurut keyakinan buruh," kata Said di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Kondisi itu, kata dia, akan menjadi pintu masuk para bandar politik yang memiliki kepentingan untuk ikut ambil bagian membantu para calon kepala daerah yang didukung dari belakang layar.
"Si bandar-bandar, tokek-tokek politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," ujarnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu menegaskan rakyat tidak lagi bisa dibohongi. Dia tak ingin kembali zaman Orde Baru.