Menurut Christophorus, ruang digitalisasi dapat mengurangi adanya interaksi antar pihak. Sehingga, celah-celah potensi korupsi pun diharapkan akan berkurang sejalan dengan terbatasnya interaksi antar pihak.
"Jadi, ketika interaksi antar pihak tidak terjadi, rasanya agak susah untuk menemukan ruang-ruang gelap untuk terjadinya kesepakatan-kesekapatan yang koruptif," katanya.
Tantangan untuk memberantas korupsi kedepan lainnya, kata Christophorus, seluruh pihak harus pandai memetakan titik-titik yang menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.
"Contoh, mengenai pagu anggaran, harga yang ditetapkan dalam tender, mestinya dalam penetapan harga itu kita sudah mulai memakai kajian yang mendekati titik keenomisan," tuturnya.
Christophorus juga berharap adanya kesamaan pemikiran antar seluruh elemen jika ingin Indonesia bebas dari korupsi. Di mana, korupsi haruslah dimaknai sebagai musuh bersama. Ia menilai hal itu memang sulit dilakukan. Sebab, menurutnya, masih ada disparitas antara konsep dengan pelaksanaan.
"Tetapi disparitas itu bisa diperkecil ketika semua sistem sudah mengarah kesana. Sehingga, ketika transparansi sudah terjadi, maka rasanya sangat mustahil untuk bisa dilakukan transaksi-transaksi yang mengarah ke tindak pidana korupsi," katanya.