Padahal, minyak dari kawasan Timur Tengah selama ini cenderung memiliki harga yang lebih murah dibandingkan pasokan dari negara lain. Karena itu, pemerintah harus mencari alternatif sumber minyak meski berpotensi mengeluarkan biaya lebih tinggi.
"Jadi, kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). BLU tersebut akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengadaan impor minyak mentah.
Bahlil menjelaskan mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat ketika terdapat peluang pembelian minyak dari negara lain. Misalnya, ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke suatu negara dan terdapat potensi kerja sama pembelian minyak mentah.
"Tujuannya agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Itu bisa G-to-G, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain, terkait dengan crude, itu bisa langsung G-to-G dan ditindaklanjuti lewat G-to-B lewat negara gitu ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pengadaan minyak mentah dapat dilakukan lebih fleksibel untuk mengantisipasi gangguan pasokan global sekaligus menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri.