Pelindo Ajak Lembaga dan Instansi di Pelabuhan Wujudkan Lingkungan Bebas Korupsi

Rizal Bomantama
Pelindo mengajak lembaga dan instansi yang ada di pelabuhan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari korupsi dan transparan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi forum konsolidasi bertajuk “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi”, Selasa (15/8/2023). Tujuannya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pelabuhan. 

Forum ini menjadi ajang diskusi, berbagi informasi, dan praktik pemberantasan korupsi instansi-instansi yang menjadi pemangku kepentingan di lingkungan kepelabuhanan. 

"Kami menginisiasi forum konsolidasi ini dengan harapan terbangun kerja sama yang lebih kuat dan konkret dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan transparan,” kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono saat acara, Selasa (15/8/2023).

Dalam forum itu hadir Menko Polhukam, Mahfud MD sebagai pembicara kunci. Selain itu, hadir juga pembicara lain yaitu Sekretaris Kementrian BUMN Rabin Hattari, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim, dan Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mengapresiasi inisiasi  Pelindo untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup perusahaan dan pelabuhan. Menurutnya sejak era reformasi, pemerintah menyatakan perang terhadap korupsi.

Hal ini kemudian diimplementasikan lewat perubahan sejumlah regulasi untuk mempersempit ruang tindak korupsi, hingga pembentukan lembaga baru yang akan menghalangi tindak tersebut, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial.

“Manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah separuh dekade pembentukan lembaga-lembaga tersebut,” kata Mahfud. 

Menurutnya, layanan kepelabuhanan sebagai salah satu sektor yang rawan dengan tindak kejahatan korupsi. Secara khusus, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar perizinan di kepelabuhanan bisa dipersingkat.

“Ini terkait dengan masa dwelling time yang sebelumnya membutuhkan 6-7 hari. Hingga sekarang bisa dipersingkat menjadi sekitar 3 hari,” ujarnya.

Sementara itu, Arif memaparkan Pelindo berkepentingan untuk memperkuat forum konsolidasi demi merealisasi komitmen perusahaan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih. Mengingat begitu banyak lembaga atau institusi lain yang bekerja di pelabuhan, maka diperlukan sinergi dan kerja sama mewujudkannya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
1 hari lalu

KPK Bocorkan Metode Gali Informasi Saksi, Tanya Hobi hingga Asal Daerah

Nasional
2 hari lalu

Eks Sekretaris MA Nurhadi Sebar Uang Hasil Korupsi Rp307 Miliar ke 21 Rekening

Nasional
2 hari lalu

Kejagung Geledah Rumah Pejabat Pajak, Begini Tanggapan DJP

Nasional
5 hari lalu

Mahfud MD ke Purbaya: Bersihkan Ditjen Pajak-Bea Cukai dari Korupsi dan Tikus

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal