Sementara itu menurutnya kebijakan asimilasi tak bisa diterapkan di masa pandemi. Dia mengatakan jika seorang narapidana boleh bekerja di luar dan kembali ke lapas sesuai aturan asimilasi justru meningkatkan risiko penularan covid-19.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu pun menyebut kebijakan yang dilakukan Kemenkumham dijadikan referensi oleh kepolisian dalam menangani kasus-kasus.
"Hal yang kemudian ditempuh oleh Menkumham ternyata dijadikan semacam rujukan bagi Polri ketika menangani kasus-kasus, dia ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan yang pertama dia mengalihkan status penahanan dari tahanan di rutan menjadi tahanan di rumah atau tahanan kota," ucapnya.