JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berupaya memperkuat strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memanfaatkan data analytic dan media sosial (medsos) sebagai instrumen penggalian potensi perpajakan.
"Penggalian potensi itu melalui data analytic maupun media sosial," ujar Anggito dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (14/7/2025).
Dia menuturkan strategi ini merupakan bagian dari output kebijakan administratif yang tertuang dalam rencana kerja program pengelolaan penerimaan negara. Tujuannya adalah mencapai penerimaan negara yang optimal, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga mengajukan sejumlah kebijakan tambahan seperti pengenaan cukai terhadap produk pangan olahan bernatrium (P2OB), penguatan regulasi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta reformasi proses bisnis di sektor ekspor-impor dan logistik.
Anggito mengatakan pihaknya tak hanya fokus pada aspek kebijakan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengarahkan berbagai program lain seperti edukasi perpajakan, pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan keberatan serta gugatan pajak.
Untuk menjalankan semua inisiatif tersebut, pemerintah mengalokasikan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,99 triliun dari total usulan pagu Kemenkeu senilai Rp52,01 triliun.