JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen. Namun, tak semuanya bisa berpartisipasi.
Namun, kata Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama, marketplace tak terpilih jadi penunjuk pajak bisa berpartisipasi dengan mengajukan diri secara sukarela.
"Sejauh ini kita lihat 211 ya yang luar negeri batasannya sama, ketika belum ditunjuk mereka voluntary, nggak ada yang komplen," ungkap dia dalam Media Briefing di Kantor DJP, Senin (14/7/2025) malam.
Pasalnya, kata Hestu akan ada kriteria yang ditetapkan. Nantinya, kriteria itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak.