Maka dari itu, menurutnya, pasal-pasal yang tidak terkait langsung seperti pengaturan zat adiktif mesti dikaji ulang dalam RPP Kesehatan.
Senada, Pakar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Fitriani Ahlan Sjarif, juga menyoroti aspek partisipasi publik dalam proses penyusunan aturan turunan dari UU Kesehatan. Jika partisipasi publiknya belum cukup, kata Fitri, efektivitas pembuatan aturan tersebut akan kurang memadai.
"Harus dipertimbangkan efektivitas pembuatannya sehingga diharapkan tidak menimbulkan kontroversi ketika diberlakukan dan tidak diragukan penerimaannya oleh publik," kata Fitri.