JAKARTA, iNews.id, – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbeda dengan sistem rayon. Jika rayon lahir karena kesepakatan, zonasi mengutamakan pemerataan dan keadilan pendidikan bagi seluruh kalangan. Zonasi juga dinilai wujud pemerataan pendidikan agar sekolah maju bersama.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema A mengatakan, kebijakan zonasi merupakan langkah awal untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan keluarga yang kemampuan ekonominya pas-pasan dalam mendapatkan sekolah bagus.
Kendati demkian dia mengakui dalam implementasi masih ada sejumlah kendala. Tantangan itu antara lain muncul dari pemerintah daerah (pemda).
"Masalahnya, di daerah banyak kepala daerah membuat kebijakan masing-masing. Padahal daerah hanya diperbolehkan mengatur dan menetapkan daerah zonasinya,” kata Doni dalam diskusi “Sistem Zonasi: Polemik dan Manfaatnya” di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
Doni mengatakan, pemerintah pusat harus tegas kepada pemda terhadap pemetaan yang diperlukan dalam sistem zonasi. Dia berharap kebijakan zonasi tidak terbatas perubahan peserta didik, melainkan sarana dan prasarana di sekolah dan rotasi guru.