JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur pemberian sanksi administratif bagi orang yang menolak disuntik vaksin covid-19 padahal telah ditetapkan sebagai penerima. Menanggapi itu, Ketua MPRBambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif.
Salah satunya dengan memberikan penjelasan pentingnya vaksin bagi individu untuk menjamin keamanan masyarakat. Bamsoet juga meminta pemerintah untuk terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 itu sekaligus menjelaskan dan memberikan pemahaman secara mendetail pentingnya dilakukan vaksinasi dalam memutus penularan covid-19 dalam program kesehatan masyarakat.
”Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus terus memastikan pendataan bagi kelompok penerima vaksin telah terintegrasi, baik yang telah divaksin maupun yang belum, guna memudahkan pengontrolan dan mencegah terjadinya sengkarut data pada program vaksinasi Covid-19,” katanya di Jakarta, Senin (15/2/2021).
Politikus Partai Gokar ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk memahami dan menerima agar mau menerima vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan pemerintah sebagai program penanggulangan Covid-19. Dia juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas terkait vaksinasi.
"Kebijakan vaksinasi ini merupakan bagian dari perlindungan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi," ucapnya.