JAKARTA, iNews.id - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap dana bantuan sosial (bansos) dampak penanganan Covid-19. Juliari juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.
Jaksa menilai Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Juliari diyakini menerima suap dari sejumlah pengusaha penggarap proyek pengadaan bansos Covid-19.
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18," ujar Jaksa KPK, Nur Azis saat membacakan surat tuntutan secara virtual, Rabu (28/7/2021).
Pertimbangan yang memberatkan tuntutan terhadap Juliari karena perbuatannya selaku Mensos saat itu tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Selain itu, Juliari juga dinilai berbelit-belit memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Bahkan, perbuatan Juliaro dilakukan saat kondisi darurat bencana pandemi Covid-19
"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ucap Jaksa.
Sebelumnya, Juliari didakwa oleh JPU KPK menerima suap Rp32 miliar dari para pengusaha atau vendor yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19.
Uang dugaan suap untuk Juliari berkaitan dengan penunjukkan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, yakni PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.