Didik Sasono Setyadi
Chairman Airlangga Law and Governance Institute (ALGI), Pengamat Hukum Pemerintahan dan Kebijakan Publik.
DI LUAR perkiraan banyak pihak, ternyata sampai September 2020 ini paparan virus corona tetap mengganas di Indonesia dan di luar negeri. Ikhtiar untuk menghentikan Covid-19 telah banyak dilakukan, namun tampaknya umat manusia di dunia masih harus bersabar karena obat mujarab atau vaksin yang tepat belum bisa diproduksi, apalagi didistribusikan untuk mengendalikan pandemi yang di Indonesia telah berlangsung lebih dari enam bulan ini.
Celakanya, pandemi ini masih melanda justru pada saat beberapa daerah di Indonesia sedang memasuki agenda penting dalam kehidupan demokrasinya, yaitu agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Pilkada ini tentunya ditunggu-tunggu oleh: pertama, para penantang dan pendukungnya yang ingin perubahan kepemimpinan di daerahnya. Kedua, oleh petahana dan pendukungnya yang ingin pemantapan dan keberlanjutan kepemimpinannya, atau ketiga oleh para kontestan yang sama-sama baru bertanding karena kepemimpinan lama tidak bisa lagi mengikuti kontestasi karena aturan.
Pilkada Prasarana Perbaikan Pelayanan kepada Masyarakat?
Untuk Negara-negara demokratis yang menerapkan model pemerintahan Citizen Centric Government (pemerintahan yang berpusat pada warga negara/warga daerah), Pilkada merupakan momentum penting bagi kesempatan untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan warga negara/rakyat.
Menurut Kearney (Wasistiono: 2017) ada tujuh karakteristik dari Citizen Centric Government yaitu: 1) Foster Organizational Change, 2) Cultivate Leadership, 3) Establish Culture Value, 4) Build Costumer Relationship, 5) Improve Operations, 6) Manage Performance dan 7) Support Sustainability.
Inti dari ketujuh karakteristik tersebut yakni pemerintahan yang berpusat pada warga negara itu dibangun dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi warga negara serta kolaborasi warga negara dengan pemerintahan yang mencakup scope seluas-luasnya.
Organisasi pemerintahan dan nilai-nilai dalam sistem pemerintahan, etika kepemimpinan pemerintahan serta nilai-nilai birokrasi pemerintahan dibangun untuk memuliakan warga negara sebagai pemilik sah kedaulatan dan atau kewenangan publik. Selanjutnya semua ini diarahkan untuk memandang jauh ke depan (visioner) agar keberlangsungan, keberlanjutan dan kemajuan-kemajuan dapat diraih dengan optimal.
Kembali pada masalah Pilkada, maka bila Pilkada ini dianggap sebagai momentum partisipasi penting bagi rakyat dalam pembentukan kepemimpinan pemerintahan daerah dalam konteks penerapan sistem Citizen Centric Government, layak Pilkada tetap harus ditempuh oleh rakyat, apapun risikonya.
Sebab, Pilkada dalam konteks ini bisa menjadi bagian dari rangkaian solusi untuk mengatasi pandemi di daerahnya melalui hadirnya kemimpinan baru yang lebih “responsif”, “proaktif” dan “solutif” yang dihasilkan melalui Pilkada tersebut. Dengan demikian Pilkada akan dipandang sebagai proses penting dalam meningkatkan pelayanan kepada warga negara atau masyarakat di daerah tersebut.
Namun sebaliknya, bila kualitas demokrasi saat ini belum mampu menjadi “enabler” bagi Citizen Centric Government dan malahan melestarikan sistem politik yang oligarkis, Pilkada di tengah pandemi akan menjadi “mudlarat” bagi rakyat. Mengapa?