JAKARTA, iNews.id - Analis kebijakan publik Said Didu membeberkan pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Data itu bisa digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut indikasi korupsi dalam proyek tersebut.
"Saya menyebutkan peluang-peluangnya dan saya sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk ditanya (oleh KPK)," kata Said dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Ada Korupsi Triliunan di Kereta Cepat? yang tayang di iNews, Selasa (21/10/2025).
Said menyoroti pihak yang mengusulkan pemindahan proyek yang semula direncanakan dengan Jepang namun beralih ke China. KPK, menurutnya, bisa memanggil sosok yang memindahkan tender tersebut.
"Satu, siapa yang mengusulkan pemindahan dari Jepang ke Cina? Pasti ada yang mengusulkan. Jadi panggil saja. Problemnya karena saat itu Jonan (mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan) tidak mau terlibat. Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya enggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan enggak mau," ucapnya.
Dia juga menyinggung pihak yang menyetujui dan menetapkan nilai awal proyek berdasarkan studi kelayakan yang dibuat China mencapai 5,5 miliar dolar AS. Dia menyebutkan nama mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Siapa yang menyetujui anggaran awal studi kelayakan Cina yang menyatakan 5,1 sampai 5,5 miliar (dolar AS)? Ya 5,5. Siapa yang menentukan itu? Itu harus ada dokumen yang semua tertulis bahwa saya yang memutuskan timnya," ucap dia.