Menurut dia, polemik tersebut muncul karena adanya perbedaan antara pertimbangan dalam putusan MK dan pernyataan pihak Gibran mengenai keberadaan ijazah yang dimaksud.
"Kan ini artinya kan menimbulkan persoalan baru. Di MK sudah diuji tidak ditemukan, di luar MK mereka gembar-gembor ada ijazahnya," tuturnya.
Ray menilai DPR dapat memfasilitasi keluarga Gibran untuk menunjukkan ijazah tersebut melalui forum resmi agar persoalan itu mendapat penjelasan.
"Nah, oleh karena itu kita dorong apa DPR memfasilitasi keluarga Gibran untuk menjelaskan bahwa ijazah itu ada," jelas Ray.
Dia menambahkan, penggunaan hak angket diharapkan dapat mengakhiri polemik yang menurutnya telah menyita perhatian publik selama bertahun-tahun.
"Nah, terakhir tentu saja kalau betul saudara Gibran itu memiliki ijazah, diperlihatkan nanti di angket, nah, itu artinya kita menyelesaikan bangsa sudah 3 tahun kita kesedot hanya untuk persoalan keluarga ini. Untuk mengetahui keabsahan mereka," pungkasnya.