Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya menjelaskan, 32.000 anggota gabungan TNI-Polri akan diterjukan untuk mengatasi potensi konflik massa. Mereka sudah menjalankan pengamanan sejak 20 Mei 2019.
Mengenai isu kerusuhan banyak beredar di media sosial, Dedi menjelaskan, tim siber Polri terus melakukan patroli di media sosial. Patroli ini untuk meminimalisasi konten negatif. Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir akun yang menyebarkan hoaks, ujaran provokatif dan agitasi.
Sementara itu sejumlah kalangan meminta warga tidak ikut aksi 22 Mei. Apapun hasil pemilu harus dihormati. Bila ditemukan adanya kecurangan dalam proses pemilihan, para pihak yang tidak puas hendaknya menggunakan mekanisme hukum.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menekankan, segenap warga bangsa sudah seharusnya berusaha menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan.
”Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” kata dia.
Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga mengajak warga menjaga situasi kondusif jelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei nanti. Semua pihak diharapkan menahan diri, tidak bertindak provokatif, sehingga memicu situasi tidak aman di Indonesia.