JAKARTA, iNews.id – Wacana amendemen UUD 1945 terus bergulir. Banyak pihak yang mengkhawatirkan perubahan tersebut akan terjadi secara menyeluruh.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, pihaknya tak setuju bila amendemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Dia meminta kepada PDIP selaku parpol yang menginsiasi adanya revisi itu menjelaskan kepada masyarakat ihwal apa saja yang akan dilakukan perubahahan dalam konstitusi tersebut.
"Jadi PPP terbuka terhadap kemungkinan dilakukannya amendemen terbatas tersebut sepanjang yang menginisiasi menjelaskan dulu materinya dan disampaikan secara luas kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai sudut pandang," tuturnya di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Arsul mengungkapkan, pihaknya setuju dengan revisi UUD 1945 hanya pada bagian menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, sebelum itu kembali diaktifkan, harus dilakukan kajian secara matang oleh seluruh fraksi agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih.
"Yang penting apa yang mau diamandemen secara terbatas, disepakati dahulu sebelumnya oleh seluruh fraksi-fraksi dan kelompok DPD sebelum Sidang MPR," ujarnya.