Profil dan Biodata Bintan Saragih, Anggota MKMK yang Ingin Anwar Usman Dipecat dari Hakim MK

Luthfi Fahmi Amali Umar
Anggota MKMK Bintan R Saragih menginginkan Anwar Usman diberhentikan dari hakim Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Profil Bintan Saragih merupakan seorang akademisi hukum dan saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Beliau menjadi perbincangan hangat dalam konteks kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman dan beberapa rekan sejawatnya. 

Artikel ini akan menguraikan secara lengkap dan detail profil serta biodata dari Prof Dr Bintan R Saragih yang memainkan peran krusial dalam menangani laporan pelanggaran etik di MKMK.

Profil Prof Bintan Saragih

Latar Belakang Akademik dan Karir

Bintan Saragih merupakan seorang sarjana hukum dengan latar belakang pendidikan yang kuat. Dia meraih gelar sarjana hukumnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1970 dan menunjukkan komitmennya untuk mengejar pendidikan di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. 

Namun, pencapaiannya tidak berhenti di sana. Dia kemudian meraih gelar doktor dalam bidang hukum tata negara dari Universitas Padjajaran pada tahun 1991 yang menandai pemahamannya yang mendalam tentang hukum dan sistem pemerintahan.

Posisi dan Peran di Mahkamah Konstitusi

Bintan Saragih saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK merupakan perangkat baru yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi, khususnya terkait dengan putusan MK yang kontroversial terkait putusan batas usia capres-cawapres.

Pelanggaran etik yang dilaporkan mencakup dugaan konflik kepentingan dalam putusan MK Nomor 90 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagai anggota MKMK, Bintan Saragih bersama dengan anggota lainnya yakni Jimly Asshiddiqie dan Wahiduddin Adams memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. 

Tugas ini merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum dan etika di dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
Nasional
2 hari lalu

Pengacara Bonatua Sebut Polemik Ijazah Jokowi Jadi Momentum untuk Perbaiki UU Pemilu

Nasional
2 hari lalu

Gugat UU Pemilu terkait Autentikasi Ijazah Capres, Kubu Bonatua Bacakan 7 Poin Petitum

Nasional
7 hari lalu

Tok! MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol

Nasional
7 hari lalu

MK Tolak Gugatan agar Anggota DPR Bisa Dipecat oleh Rakyat

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal