Sutrisno menjelaskan, penyampaian informasi ini untuk menegaskan kepada publik bahwa tidak ada dualisme di Hanura. "Supaya masyarakat mengetahui, supaya kader-kader kita yang bekerja di lapangan ini jangan terpengaruh oleh berbagai macam pemberitaan yang simpang-siur," ujarnya.
Partai Hanura dilanda konflik internal. Sarifuddin Sudding dan Daryatmo menyampaikan mosi tidak percaya terhadap OSO yang ditunjuk sebagai pengganti Wiranto di kursi ketua umum. Ujungnya, mereka menggelar munaslub dan menunjuk Daryatmo sebagai ketua umum.
Konflik internal pun berimbas pada komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) di gedung Parlemen. Seiring perubahan kepengurusan, DPP Partai Hanura kubu OSO menyampaikan surat pergantian kepengurusan fraksi di DPR kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kamis (22/2/2018). Dalam surat tersebut, DPP Partai Hanura juga merotasi beberapa kader Hanura yang ikut menyelenggarakan munaslub di Cilangkap, Jakarta pada 2017 lalu. Mereka disingkirkan dari jabatan pimpinan AKD.
Salah satu yang digeser yakni Sarifuddin Sudding. Dia tak lagi menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena digantikan oleh Syamsudin Siregar. Sudding juga berhentikan dari jabatan Ketua Fraksi Hanura MPR dan digantikan oleh Djoni Rolindrawan. Tak hanya itu, dia juga dipindah ke Komisi VIII dari sebelumnya di Komisi III.