“Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.
“Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” tutur mantan Menko PMK itu menambahkan.
Puan pun menyinggung mengenai DPR yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh.
“Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana,” ungkap Puan.
Pembentukan Satgas ini, kata dia, untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.
"Sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu," pungkasnya.