Purbaya juga belum memastikan jumlah pemerintah daerah yang akan menerima tambahan anggaran tersebut. Saat ini, pemerintah masih melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami defisit, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN dan operasional layanan publik.
"Saya ngomong segitu ya? (490 pemda). Ini masih harus didiskusikan dulu baru dihitung. Nanti saya menghadap Bapak Presiden kalau beliau setuju kita umumin, kalau nggak, ini kan keputusan Bapak Presiden semua ya," katanya.
Sebagai informasi, anggaran TKD pada 2025 ditetapkan sebesar Rp848,52 triliun setelah mengalami penyesuaian dari alokasi awal APBN.
Sementara pada 2026, anggaran TKD kembali turun menjadi Rp693 triliun yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).