"Tahun depan masalah ini akan kita selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional kan saat ini tidak bisa bersaing karena tertekan," tuturnya.
Purbaya mengakui penanganan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Masuk pada sektor tersebut belum dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun ini.
Menurutnya, salah satu kendalanya adalah proses penanganan di internal direktorat terkait yang masih berjalan lambat.
"Kendalanya penanganan di internal Pajak masih lambat. Laporan resminya belum ada, tetapi secara gambaran kita tahu siapa saja yang bermain," kata Purbaya.
Selain persoalan kepatuhan pajak, Purbaya juga menyoroti dugaan praktik impor ilegal yang berkaitan dengan peredaran barang di pasar domestik.
"Banyak juga praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual di tempat umum. Jumlah barangnya sangat banyak-kalau saya sebutkan satu per satu nanti jadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskan hal tersebut," ucapnya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperkuat penanganan terhadap praktik tersebut agar penerimaan negara dapat dioptimalkan sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat bagi industri dalam negeri.