JAKARTA, iNews.id - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) dalam draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Di sisi lain, PWI mendukung kenaikan sanksi dalam pidana pers agar semakin profesional.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari usai diskusi terbatas mengenai RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Turut hadir Sekjen PWI Mirza Zulhadi, serta Tim Advokasi PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Kamsul Hasan dan Rita Sri Hastuti.
"Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers," kata Atal di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dia menegaskan, UU Pers tidak boleh membuka pintu belakang dengan memberikan kewenangan melalui PP. Adapun soal sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pers sebaiknya tetap seperti saat ini. Namun, jika nominal sanksi denda dinaikkan dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar PWI tidak berkeberatan.
Menurut dia, nominal sanksi diharapkan bisa menjadi pengingat, tidak hanya kepada masyarakat, namun juga pers. Ketentuan ini juga cermin dari asas persamaan di depan hukum.