Qodari menjelaskan, percepatan tersebut dimungkinkan karena data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real-time. Dengan sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual maupun menggunakan data yang tidak mutakhir dapat diminimalkan.
Perlinsos Digital juga dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Sistem tersebut menggunakan filter kelayakan yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan data dari delapan kementerian dan lembaga. Sejumlah indikator yang digunakan antara lain kepemilikan tanah, akses listrik, kondisi rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda empat, status kepegawaian, upah, serta indikator lainnya.
Pengembangan sistem ini salah satunya dilatarbelakangi persoalan inclusion error dalam penyaluran bansos. Kondisi tersebut terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat justru tercatat sebagai penerima bantuan.
Qodari mengungkapkan, berdasarkan laporan Kementerian Sosial, sekitar 45 persen bansos masih mengalami inclusion error.