Dia juga mengusulkan agar calon pemimpin dapat menggunakan pernyataan bermaterai untuk menyatakan kelulusan dari jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, dia menyebut sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dapat menjadi alternatif.
"Jadi itu bagi kami yang paling penting adalah integritas dan kemampuan pemimpin itu sendiri. Itu yang kami harapkan," katanya.
Derek mengatakan, usulan tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Pemilu agar kesempatan menjadi pemimpin nasional maupun daerah tidak dibatasi oleh persyaratan ijazah.
RAPI juga menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan mencuat seharusnya tidak mengesampingkan persoalan lain yang lebih mendesak untuk diselesaikan pemerintah.