JAKARTA, iNews.id - Persoalan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta dinilai akibat kesalahan tata kata, bukan masalah tata negara. Hal ini menyikapi rencana penerapan PSBB total di Jakarta pada pekan depan.
"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud dalam seminar nasional secara virtual, Sabtu (12/9/2020) malam.
Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, seolah-olah Jakarta menarik rem darurat yang menjadi persoalan.
"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan. Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indo Barometer) itu rem daruratnya," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.