Dian menjelaskan, selama ini fungsi intermediasi dan infrastruktur sistem pembayaran untuk penyaluran gaji PNS ditangani industri perbankan yang memiliki kapabilitas serta jaringan hingga ke berbagai daerah.
“Karena tentu kan nanti perlu ada penyesuaian ya karena kan yang namanya lembaga apa namanya intermediasi itu kan yang payment system itu kan selama ini kan memang adanya di yang besar-besarkan dan menjangkau seluruh wilayah itu kan memang bank-bank gitu kan,” tuturnya.
OJK masih menantikan penjelasan teknis apabila koperasi nantinya ikut dilibatkan dalam ekosistem penggajian ASN. Salah satunya mengenai mekanisme pengelolaan rekening dan keterlibatan perbankan dalam skema tersebut.
“Dan kita belum tahu ini bagaimana mekanismenya nanti kalau dengan koperasi apakah koperasi nanti menggunakan, menggunakan apa namanya bisa mengelola rekening sendiri atau bagaimana kita belum tahu, apakah itu menggunakan bank dan lain sebagainya,” katanya.
Mengenai potensi persaingan penghimpunan dana antara perbankan dan koperasi, Dian enggan berspekulasi lebih jauh. Menurut dia, penetapan skema pembayaran gaji pegawai merupakan ranah dan kewenangan pemerintah.