JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah 30 tahun per 1 Januari 2025. Bagaimana respons PDIP?
Ketua PDIP Said Abdullah tidak mempersoalkan keputusan KPU tersebut. Menurutnya, KPU memiliki dasar hukum karena jika tidak, bisa menimbulkan masalah baru.
"Yang terpenting keputusan KPU ada dasar hukumnya, kalau tidak ada dasar hukumnya itu yang menimbulkan masalah baru. Kalau itu dasar hukumnya dari MA monggo saja," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Dia mengatakan warga negara harus menaati keputusan meskipun berbentuk hukum positif. "Walaupun sejatinya ya tafsirnya jangan sampai ada istilah qaul qodim dan qaul jadid, artinya apa? Ada kemudian perkataan lama dan perkataan baru. Kalau itu terus menerus maka kepastian kita hukum kita akan terganggu," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan syarat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pilkada 2024 harus berusia 30 tahun per 1 Januari 2025. Ada sejumlah kerangka hukum yang mendasari aturan tersebut.