Julianus menilai, kewenangan untuk menilai keamanan dan legalitas produk kosmetik berada di tangan BPOM sebagai lembaga resmi pemerintah.
Karena itu, pihak di luar lembaga tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk membuka atau mengungkap rahasia dagang suatu produk.
Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya tidak akan ragu menempuh langkah hukum apabila tindakan serupa terus dilakukan.
Menurut dia, kliennya memiliki hak untuk melindungi rahasia dagang yang menjadi bagian penting dari kegiatan bisnisnya.
"Kalau Badan POM tidak tegas dalam hal ini, ya kami akan laksanakan upaya-upaya hukum. Kenapa? Kami kan mempunyai hak ya, klien kami punya hak untuk tidak dibuka rahasia dagangnya yang oleh pihak lain yang tidak mempunyai legal standing. Seperti itu," ucap dia.