JAKARTA, iNews.id – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan tudingan serius terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam penanganan aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Said menduga, kunjungan Bahlil ke PT Gag Nikel hanya dijadikan tameng untuk melindungi empat perusahaan tambang lain yang izinnya bermasalah.
"Dua hari sebelum Bahlil ke Raja Ampat, saya tahu bahwa dia sedang bermain untuk menutupi empat tambang lainnya. Dia menggunakan PT Gag, yang merupakan milik BUMN, sebagai bumper atau tameng," kata Said dalam Dialog dan Diskusi Kebangsaan Forum Tanah Air (FTA) secara virtual pada Minggu, 15 Juni 2025.
Said menyebut, kunjungan ke PT Gag Nikel, anak usaha tidak langsung dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), bukan sekadar peninjauan biasa, melainkan bagian dari skenario besar untuk menutupi isu yang lebih substansial. Menurutnya, PT Gag dipilih karena memiliki reputasi bersih dan pernah menerima penghargaan dari Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup.
"Coba dicek, saya sudah bilang sebelum dia ke sana. Pasti ke PT Gag dan pasti bilang semuanya tidak ada masalah. Betul saja, itu yang terjadi," katanya.
Namun, di balik itu, Said menyoroti empat perusahaan tambang lain yang izinnya dicabut, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Menurut Said, perusahaan-perusahaan itu justru milik konglomerat besar, termasuk pengusaha nasional dan asing yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
"Satu milik Aguan, satu konglomerat lokal, satu milik China, dan satu lagi punya akses langsung ke kekuasaan. Nah, ini yang justru ditutupi," ujarnya.