Mantan anggota Komisi 1 DPR ini menilai TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara tentu tidak dibenarkan melakukan tindakan seperti itu. Peristiwa inipun harus menjadi alasan peninjauan kembali Wanjakti. Selain itu, Wanjakti juga harus disertai dengan peningkatan kualitas psikologi.
”Menurut saya sangat perlu evaluasi pendidikan di TNI, bukan saja yang bersifat akademik, tapi juga budaya, komunikasi, filsafat, dan kepribadian, baik itu dalam ruang pendidikan maupun pelatihan. Jadi, psikologis juga harus baik selain IQ-nya pun bagus,” tuturnya.
Dia meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada Kolonel Inf Priyanto tidak hanya pemecatan, tapi juga penghapusan hak-haknya.
"Bukan saja pemecatan, tetapi juga haknya dihapus, seperti pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya agar menimbulkan efek jera bagi yang lain," tuturnya.