Sengketa Hasil Pilpres, MK Nilai Bukti Pemohon soal Polri Tak Netral Lemah

Aditya Pratama
Ilustrasi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Antara).

Menurutnya, bukti tertulis yang diajukan pemohon tentang informasi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin hingga ke desa-desa, hanya berupa fotokopi berita daring yang tidak dapat dijadikan bukti tanpa didukung oleh bukti lain.

Selain itu, dugaan penggalangan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin atas pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut Jawa Barat, dalam persidangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerangkan bahwa tidak dapat dijadikan sebagai temuan. Dasarnya, yaitu karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil.

Dia menambahkan, MK menilai saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu Rahmansyah dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara Sumatera Utara.

"Saksi hanya menerangkan bahwa oknum anggota Polres Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit oleh saksi dianggap sebagai ajakan mendukung paslon 01," katanya.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
2 hari lalu

RAPI Usul Hapus Syarat Ijazah Capres-Cawapres: Rakyat Tak Lihat Ada Ijazahnya atau Tidak

23 hari lalu

Gibran usai MK Sebut Dirinya Tak Punya Ijazah Setara SMA: Saya akan Terus Fokus Bekerja

23 hari lalu

Pakar Sebut MK Hebat Siasati Putusan Ijazah Gibran, Arahkan ke Jalur Pemakzulan

23 hari lalu

MK Ungkap Alasan Gibran Tak Dianggap Punya Ijazah SMA, meski Pernah Sekolah di Luar Negeri

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal