Dia juga diminta Polri berdiri di atas semua kepentingan. Dirinya mencontohkan jika terdapat demo di tempat beribadah, maka polisi harus berdiri di atas dua kepentingan dengan memenuhi hak kedua belah pihak.
"Tapi kalau ada warga yang mau demo, ya silakan aja juga dijamin haknya untuk berdemo. Jadi yang beribadah, beribadahlah. Yang demo, demolah," kata dia.
"Yang sering terjadi kan, kalau ada kegiatan yang berkenaan dengan minoritas, penyelenggaranya adalah minoritas, dan pendemonya diklaim mewakili mayoritas, yang kemudian direstriksi, dibatalkan, dibubarkan adalah mereka yang beribadah itu," imbuhnya.
Halili juga menyarankan agar reformasi Polri dilakukan berkelanjutan, bukan sebagai akhir. Dengan demikian, reformasi Polri harus terus dilakukan.
"Jadi sampai di titik itu, kami melihat bahwa apa yang tadi berkembang di dalam forum itu sesuatu yang konstruktif terutama dalam perspektif pemajuan, toleransi, dan perlindungan hak atas kebebasan beragama berkeyakinan," tandas dia.