JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengkhawatirkan masa depan penegakan HAM yang suram jika Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, Prabowo memiliki rekam jejak sebagai terduga pelanggar HAM.
Menurutnya, sejak awal Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis pun menilai Prabowo dan Gibran adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998.
Penculikan aktivis itu, kata dia, telah diakui dan membuat Prabowo dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998 silam.
"Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi," ujar Halili melalui keterangan tertulis, Minggu (18/2/2024).
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu menerangkan, tidak ada kepentingan rakyat yang diwakili Gibran. Dia menyebut, kepentingan utamanya adalah mengamankan serta melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Presiden Joko Widodo (Jokowi).