Pasalnya, kata dia, proses penyitaan tersebut tak melalui prosedur yang sesuai alias cacat hukum. Proses administrasi penyitaan pun tak sesuai dengan KUHAP. Surat penetapan itu dikeluarkan wakil ketua pengadilan setempat, bukan oleh ketua pengadilan.
"Ini bukan masalah siapa yang menang, tapi saling koreksi untuk kebaikan bersama agar penyidik dalam melakukan penyitaan, apa pun itu, mau itu penyitaan terhadap handphone, barang bergerak atau pun barang tidak bergerak, agar dapat mengikuti prosesur yang ada dan memperhatikan administrasi demi administrasi," kata Sangun.