JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi Pasal 8 Undang-undang (UU) tahun 40 tahun 1999 tentang Pers. Merespons hal ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai bahwa pasal tersebut masih relevan dan meminta agar MK memperkuat perlindungan bagi wartawan.
Permohonan uji materi yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum Indonesia (Iwakum) menilai bahwa Pasal 8 undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir yang membuat ketidakpastian hukum.
Sedangkan, Ketua PWI Akhmad Munir menyebut pasal tersebut masih relevan dan merupakan bagian integral dari semangat konstitusi untuk menjamin kemerdekaan pers. Meski begitu, MK harus memperkuat tafsir agar norma dan aturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.
"Karena itu, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini, tanpa meniadakan substansi atau makna yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade," ujar Akhmad Munir saat dimintai keterangan, Rabu (22/10/2025).