"Namun di dakwaan seolah-olah dibuat cerita keduanya (GA dan GY) saling berkaitan dengan memunculkan angka-angka yang diterima dari hasil penyerapan kuota haji," katanya.
Dia juga mengkritik dakwaan JPU yang dinilai memasukkan sejumlah hal sekaligus menghilangkan fakta yang sebelumnya disampaikan dalam BAP kliennya. Salah satunya mengenai uang sebesar 5.233.800 dolar AS yang disebut dalam halaman 77 paragraf ketiga dakwaan.
Ali juga mempertanyakan sejumlah nama anggota Komisi VIII DPR yang disebut dalam BAP, tetapi tidak tercantum dalam dakwaan.
Dia memastikan pembagian kuota haji tambahan 2024 dengan formasi 50:50 tidak melanggar hukum. Menurutnya, kebijakan tersebut telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai haji dan umrah serta prinsip maqasid syariah.
Selain itu, Ali menyebut pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50:50 tersebut telah direkomendasikan oleh otoritas Arab Saudi.