Dikutip dari laman MK, Tsalis menilai keberadaan Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar batasan open legal policy terkait moralitas. Dia menyatakan ketentuan itu menggerus moralias demokrasi dengan adanya agregasi partai politik (parpol) yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi parpol.
Dia menyinggung prinsip one man one vote one value. Dia menyebut terdapat penyimpangan pada prinsip one value karena nilai suara yang tidak selalu memiliki bobot yang sama.
"Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip asas periodik, dimana nilai suara seharusnya mengikuti setiap periode pemilihan secara proporsional," ujar Tsalis dalam persidangan di MK pada 16 Juli 2024.