“Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan impor BBM satu pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder,” katanya.
Fahmy berpendapat, perusahaan-perusahaan asing pada awalnya bersedia investasi di SPBU karena tata-kelolanya yang liberal. Perusahaan asing saat itu bebas mendirikan SPBU di seluruh wilayah Indonesia hingga melakukan pengadaan BBM sesuai kuota ditetapkan.
“Dengan pengadaan impor BBM satu pintu, SPBU asing tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM. Padahal, salah satu sumber margin SPBU asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara impor dengan harga yang paling murah dan melakukan efisiensi biaya pengadaan impor BBM,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengumpulkan para operator SPBU swasta yang dihadiri oleh Shell, BP-AKR, VIVO, dan Exxon di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Secara umum, keempat operator itu sepakat untuk menambah pasokan BBM lewatPertamina hingga akhir tahun.
"Pemerintah mengambil keputusan. Akan tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina," ujar Bahlil saat konferensi pers.
SPBU swasta setuju untuk membeli BBM lewat Pertamina jika mau menambah stok hingga akhir tahun. Sebab, pemerintah tidak bisa menambah kuota impor untuk para operator.