JAKARTA, iNews.id - Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara meminta penyelenggara negara khususnya presiden untuk bersikap jujur dan adil dalam bernegara. Hal itu disampaikan Ketua sekaligus Rektor STF Driyarkara, Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi saat membacakan seruan, Senin (4/2/2024).
Seruan disampaikan bersama sejumlah guru besar seperti Romo Franz Magnis Suseno, Dr. Karlina Supelli, Dr. A. Setyo Wibowo dan seluruh dosen, mahasiswa, serta perwakilan alumni STF Driyarkara.
"Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga," ujar Simon.
Simon melanjutkan, para akademisi mengawasi semenjak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin jauh dari amanah yang dititipkan oleh rakyat. Lolosnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pun dianggap sebagai bentuk tidak netralnya kepala negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengkan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu," lanjut Simon.
Oleh sebab itu, STF Driyarkara menekankan tiga hal utama yang menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah dan aparat negara, atas penyelenggaraan demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.
"Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban anda seadil-adilnya. Kami meminta anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamental moral kita semua," ujar Simon.