JAKARTA, iNews.id - Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara menyoroti sejak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menjauh dari amanat rakyat. Terutama yang terkait netralitas negara dalam Pemilu 2024.
"Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih anda," kata Ketua sekaligus Rektor STF Driyarkara, Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi dalam seruannya, Senin (4/2/2024).
STF Driyarkara meminta penyelenggara negara khususnya presiden untuk bersikap jujur dan adil dalam bernegara.
"Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga," ujar Simon.
Pihaknya menekankan tiga hal utama yang menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah dan aparat negara, atas penyelenggaraan demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.