Tanggapan Kemlu soal Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB

Widya Michella
Kemlu merespons netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang disorot oleh Komite HAM PBB. (Foto: Istimewa)

"Kehadiran negara pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela, sukarela. Kehadiran Indonesia  merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik secara umum, presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB," kata dia.

Dia mengatakan, pertanyaan pada sidang tersebut yang tidak terjawab disebabkan keterbatasan waktu. Hal itu, menurutnya, sering terjadi dalam dialog interaktif di berbagai kesempatan.

"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain,  memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi  tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," tuturnya. 

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
15 hari lalu

Kolombia Diguncang Gempa Besar M7,4, Kemlu Pastikan Seluruh WNI Aman

22 hari lalu

Polda Metro Pulangkan 3 WNI Korban TPPO dari Libya, 41 Lainnya Tunggu Evakuasi

22 hari lalu

Gempa M5,6 Guncang Mesir, Kemlu Patikan Kondisi WNI Aman

25 hari lalu

Prabowo Kirim Surat ke Keiko Fujimori, Ucapkan Selamat Dilantik Jadi Presiden Peru

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal