Tanggapan Kemlu soal Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB

Widya Michella
Kemlu merespons netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang disorot oleh Komite HAM PBB. (Foto: Istimewa)

"Kehadiran negara pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela, sukarela. Kehadiran Indonesia  merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik secara umum, presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB," kata dia.

Dia mengatakan, pertanyaan pada sidang tersebut yang tidak terjawab disebabkan keterbatasan waktu. Hal itu, menurutnya, sering terjadi dalam dialog interaktif di berbagai kesempatan.

"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain,  memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi  tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," tuturnya. 

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Nasional
22 hari lalu

97 WNI Kabur dari Perusahaan Online Scam di Kamboja, Diwarnai Ricuh

Nasional
25 hari lalu

Roy Suryo Tuding KPU Terbitkan Aturan Khusus soal Ijazah Capres-Cawapres untuk Loloskan Gibran

Nasional
31 hari lalu

Sugiono ke Korut, Kunjungan Pertama Menlu RI Setelah 12 Tahun

Nasional
1 bulan lalu

Keluarga Arya Daru bakal Serahkan Bukti Baru ke Polda Metro, Apa Itu?

Nasional
1 bulan lalu

Gempa M7,4 Guncang Filipina, Kemlu: Tidak Ada WNI Jadi Korban

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal