Murid tidak boleh menanggung kerugian akibat kelalaian penyelenggara. Setiap gangguan harus dicatat dan diselesaikan berdasarkan prosedur operasional, bukan melalui keputusan spontan yang berpotensi merugikan peserta.
Kelima, pelanggaran integritas dan tidak transparanan. Misalnya kebocoran soal, manipulasi data, pemberian perlakuan istimewa, atau penyimpangan dalam pelaksanaan, hal itu semua dapat merusak kepercayaan terhadap hasil TKA.
Namun, dugaan pelanggaran juga tidak boleh langsung dijadikan dasar pemberian sanksi tanpa pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan. Integritas ujian harus dijaga bersamaan dengan perlindungan hak peserta.
Pendekatan paling efektif dalam mencegah maladministrasi TKA adalah memperkuat pengawasan preventif. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan setelah persoalan terjadi. Pengawasan harus bekerja sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas pendidikan, serta Kementerian Agama sesuai kewenangannya harus memberikan kepastian bahwa informasi mengenai TKA tersampaikan secara seragam dan mudah dipahami.