Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data serta informasi untuk kebutuhan hukum, dan koordinasi teknis dalam penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana di laut.
Kerja sama ini juga mencakup dukungan personel, dukungan Kodaeral I dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Selain itu, kedua pihak akan memperkuat koordinasi teknis dan nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan, penanganan perkara koneksitas, serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.
Melalui kerja sama tersebut, Kodaeral I dan jajaran kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Usai penandatanganan PKS, ketiga kepala kejaksaan tinggi (Kajati) beserta staf berkesempatan berlayar bersama Komandan Kodaeral I dan prajurit TNI AL menggunakan KRI Torani-860.