Dia mengatakan, rapor Jokowi dalam menjaga, merawat, dan memperkuat demokrasi, memperkuat negara hukum, berada di titik kritis sejak kasus MKMK yang melibatkan mantan Ketua MK Anwar Usman.
"Rakyat ingin pembangunan infrastruktur dapat ditopang oleh demokrasi yang sehat dan hukum yang adil. Ketidakpuasan publik sebenarnya wajar. Kalau calon pemimpin sudah mengakali hukum, melanggar etika, ini akan menjadi contoh buruk, seolah-olah kekuasaan dapat seenaknya menggunakan hukum sesuai kepentingannya sendiri," tuturnya.
Dia menekankan, mesin partai pendukung Ganjar-Mahfud terus bergerak di akar rumput. Sejumlah kader terus mengetuk pintu rumah warga untuk meyakinkan bahwa hanya Ganjar-Mahfud yang paling tepat dipilih.
"Banteng-banteng ketaton terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, solid menjaga basis suara. Sementara partai-partai pendukung lain aktif memperluas basis dukungan," ujarnya.