"Kalah dan menang dalam pemilu itu proses demokrasi yang ditentukan oleh pilihan rakyat. Kalau kemudian kalah oleh pilihan rakyat, lalu menggunakan mekanisme hak angket DPR RI dengan alasan kecurangan pemilu, itu jauh panggang dari api," tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya apabila hak angket digulirkan tanpa alat bukti yang cukup maka masyarakat yang akan kena imbas. Masyarakat, kata dia, akan merasa bingung.
"Kasihan rakyat kalau dibuat bingung. Berikan kesempatan rakyat untuk kembali kepada aktivitas hidup yang normal setelah ketegangan dalam proses politik ini," katanya.
Selain itu, Misbakhun juga menganggap penggunaan hak angket di DPR bukanlah proses politik yang mudah. Menurut dia, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan hak angket.
"Tahapan administrasi pengajuannya juga ada aturannya. Harus hati-hati, jangan sampai malah menaikkan suhu politik yang sudah kondusif," ujar salah satu inisiator Pansus Angket Bank Century di DPR periode 2009-2014 itu.
"Politik yang stabil akan mendukung iklim usaha bisa berjalan dengan baik dan bisa berkembang sehingga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” katanya.