Selain pada hari kerja biasa, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur pembayaran upah lembur apabila pekerja diminta masuk pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 125.
Untuk pekerja dengan pola 6 hari kerja dan 40 jam dalam satu minggu, pembayaran lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi ditetapkan sebesar 2 kali upah sejam untuk 7 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam kedelapan, serta 4 kali upah sejam untuk jam kesembilan hingga jam kesebelas.
Sementara itu, apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, pembayaran lembur ditetapkan sebesar 2 kali upah sejam untuk 5 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam keenam, dan 4 kali upah sejam untuk jam ketujuh hingga kesembilan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan waktu kerja lembur. Berdasarkan Pasal 117, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat dikenai sanksi administratif.
Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Bahkan, perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tetapi tidak membayar upah lembur dapat dikenai sanksi pidana.