Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka Hasto menyarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR dan coba menggalang suara atas perintah dari Presiden.
"Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta USD untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby," katanya.
Akhirnya, sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak ketika Gibran dan Bobby berproses menjadi wali kota.
"Rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan ini, jawaban buat Mas Novel Baswedan," katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ihwal video Hasto yang beredar, juru bicara DPP PDIP Guntur Romli tak menampik jika video itu milik Hasto. Kendati demikian, dia tak mengetahui secara rinci kapan video itu dibuat.
"Iya itu video Mas Hasto, tapi saya tidak tahu sumbernya dari mana, kapan dibikinnya dan lain-lain," kata Guntur saat dikonfirmasi, Sabtu (22/2/2025).