JAKARTA, iNews.id - Wacana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan dan perceraian bagi semua agama menuai respons dari Muhammadiyah. Wacana itu dinilai perlu kajian mendalam.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan kajian ini perlu melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi agama dan kementerian terkait.
"Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan, mempertimbangkan dengan seksama, manfaat dan mudaratnya," kata Abdul dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).
Abdul menambahkan gagasan integrasi pencatatan pernikahan dan perceraian memang sangat diperlukan. Hal ini untuk menertibkan pernikahan yang tidak tercatat dalam administrasi, seperti nikah sirri dan pernikahan lainnya.
"Misalnya pernikahan di bawah tangan (sirri) dan pernikahan agama. Dikotomi antara pernikahan agama dan negara tidak seharusnya dibiarkan terus terjadi. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan agama juga menimbulkan masalah dikotomi hukum agama dan negara," tuturnya.