“Masalahnya, kita milih DPRD saja belum tentu mereka mewakili kita gitu, apalagi dipilihkan sama DPRD. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya,” tuturnya.
Menurut Manik, persoalan biaya mahal dengan mengubah pilkada secara tidak langsung bukan solusi untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skema pemilu dan sistem politik di Indonesia.
"Perbaikannya adalah bukan dengan memberikannya kepada anggota DPRD misalnya, tapi dengan memperbaiki skema pemilunya, dengan memperbaiki skema politiknya gitu," ucapnya.